Jakarta | Jejakperistiwa.com – Sejumlah 1000 orang lebih staff PPNPNS Bawaslu seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai Honorer Bawaslu Se-Indonesia menolak di adakannya rekrutmen PPPK Bawaslu yang tidak memperhatikan waktu pengabdian, dan pengalaman PPNPNS Bawaslu sebelumnya yang masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2022 kemarin, pasalnya di awal tahun ini telah terbit surat Evaluasi dari Plt Sekjen Bawaslu RI nomor 2518/KP.01.00/SJ/12/2022 yang menyatakan _“Penandatanganan kontrak PPNPN tahun 2023 dilaksanakan pada masing-masing Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dengan batas akhir kontrak pada 28 November 2023”_ itu artinya pada tahun berikutnya pada saat masa krusial Tahapan Pemilu tidak ada lagi yang Namanya PPNPNS di tubuh Bawaslu, dan digantikan oleh PPPK yang belum tentu mempunyai daya guna dan kinerja yang sudah terlatih mengenai tugas Pokok Bawaslu.

Hal demikian diperparah dengan formasi kebutuhan PPPK di Bawaslu tidak memperhatikan formasi untuk para PPPNS yang telah berpengalaman, terdidik dan dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya selama mengawal demokrasi di bawaslu. Terlebih apabila diperbandingkan dengan rekruitmen PPPK kamar sebelah (KPU) sikap keberpihakan terhadap tenaga honorer / PPNPNS sangatlah dipertimbangkan dengan memperhatikan rekam jejak dan pengalaman dalam menjalankan tugas pokok dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Heranya hingga saat ini Bawaslu masih belum memberikan sikap yang jelas dan kepastian terhadap PPNPNS yang ada, padahal dapat kita ketahui bersama jika November 2023 merupakan tahapan krusial dalam Pemilu, sedangkan jantung Gerakan Pengawal demokrasi bangsa (PPNPNS) masih diambang ketidakpastian dan dapat mengganggu jalanya pengawasan Pemilu.
Diharapkan persoalan ini tidak berlarut-larut sehingga adanya kepastian dan Langkah kebijakan yang konkret dari pemangku kebijakan. Karena kita ketahui bagaimana kapasitas PPNPNS yang sudah terdidik, berpengalaman dalam suksesi proses demokrasi.

Catatan penting dari perjuangan kami, yaitu;
– gerakan kami tidak ditunggangi oleh oknum yang punya kepentingan lain selain kepentingan bersama untuk nasib PPNPNS Bawaslu;
– Kami tetap satu suara, satu komando dalam tataran barisan yang rapi, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan oleh staf PPNPNS Bawaslu Seluruh Indonesia;
– Perjuangan kami bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga dan demi menjaga kestabilan anggaran negara dalam memberikan penguatan kapasitas untuk menghadapi pesta demokrasi.(TM)