JAKARTA | Jejakperistiwa.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai penguasa menjadi penentu bagi pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sudah terkatung-katung selama hampir 20 tahun.
“PDIP adalah penentu hitam dan merahnya NKRI, termasuk nasib 5 juta PRT sebagai basis konstituen mereka. Disahkan atau tidaknya RUU PPRT ada di tangan PDIP,” kata Eva Sundari dari Institut Sarinah, saat berbicara dalam dialog Ruang Perempuan yang mengangkat topik “Nasib RUU PPRT di Tahun Politik, Pentingkah Isu Wong Cilik dan Perempuan?“ yang disiarkan di TV Desa pada Hari Senin (9/1/2023) petang.
Eva yang saat ini juga menjadi Koordinator Koalisi Sipil untuk UU PPRT ini menyebut, saat ini kekuasaan legislatif dan eksekutif ada di tangan kader-kader PDIP. Kekuasaan ini memberikan keleluasaan bagi kader partai berlambang banteng ini menentukan pengambilan kebijakan.
Eva menyebutkan, pada 2004 PDIP menjadi pengusul dan penyokong pembahasan RUU PPRT. Namun usulan ini ditolak Partai Demokrat yang saat itu berkuasa. Saat ini kondisinya berbalik 180 derajat. PDIP yang hari ini merayakan hari jadinya yang ke-50 menjadi salah satu partai yang mengganjal pembahasan UU PPRT.
PDIP adalah penentu hitam dan merahnya NKRI, termasuk nasib 5 juta PRT sebagai basis konstituen mereka. Disahkan atau tidaknya RUU PPRT ada di tangan PDIP,”
Seperti diketahui, sejak 2021 UU PPRT telah disetujui di Badan Legislasi DPR untuk dibawa ke Paripurna. Namun hingga kini belum juga disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR. Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus), dua fraksi terbesar di DPR yakni FPDIP dan Fraksi Partai Golkar tidak setuju RUU ini dibawa ke Rapat Paripurna.
Dalam dialog tersebut, Noer Khasanah dari Serikat PRT Merdeka (Semarang) mengatakan para PRT yang saat ini diperkirakan mencapai 5 juta orang saat ini bekerja tanpa perlindungan hukum. Ketiadaan payung hukum, membuka celah terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap PRT.
“Kami, 5 juta PRT dan 20 juta keluarga kami yang merupakan penduduk miskin membutuhkan UU PPRT untuk melindungi kami untuk bekerja mengatasi kemiskinan kami. Dan RUU PPRT dijanjikan PDIP saat kampanye 2014 maupun 2019. Jadi, kami menagih janji itu sebelum janji-janji baru di Pemilu 2024 tiba,” kata Nur Khasanah.
Selain disiarkan melalui link zoom, dialog yang dipandu Budhis Utami dari Institut Kapal Perempuan dan Lely Zailani dari Hapsari ini juga berlangsung secara live stream melalui Youtube TV Desa. Dialog tentang RUU PPRT di tahun politik ini merupakan program baru yang bertujuan menyuarakan isu-isu perempuan. Program akan dibuat reguler pada setiap Senin petang.
Menjawab pertanyaan salah seorang penonton yang menanyakan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT, Eva Sundari mengajak masyarakat ikut merayakan ulang tahun PDIP ke 50 yang jatuh pada tanggal 10 Januari sambil mengingatkan janji PDIP kepada para PRT yaitu pengesahan UU PPRT.(Red)